JAKARTA – Honorer K2 (kategori dua) semakin tidak respek dengan kebijakan pemerintah pusat yang terkesan dipaksakan.Ini terlihat dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 yang belum ketemu titik tengahnya.
“MenPAN-RB bilang 80 persen pemda siap rekrut PPPK. Buktinya sampai sekarang belum ada yang ajukan usulan. Semakin tidak jelas rezim ini,” kata Syarif Feriansyah, koordinator honorer K2 Kalimantan Barat, Kamis (31/1).
Dia menilai, rezim ini tidak ada kemauan untuk menyelesaikan honorer K2 secara berkeadilan. Pengabdian putra-putri bangsa bukan menjadi tolak ukurnya.
“Mengelola negara jangan samakan dengan mengelola mebel. Kami enggak mau jadi PPPK tapi PNS,” tegasnya.
Senada itu Bhimma, koordinator Honorer K2 Operator Indonesia mengatakan, pemerintah hanya mementingkan tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh pertanian.
Sedangkan tenaga administrasi tidak dapat formasi apa-apa. Padahal tenaga administrasi sama-sama mengabdi sampai puluhan tahun.
“Apresiasi buat MenPAN-RB dari honorer K2 karena tidak bisa menyelesaikan masalah kami. Kami usulkan Komisi II DPR RI tidak mengesahkan anggaran KemenPAN-RB sebelum selesaikan honorer K2 jadi PNS,” ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah harus mengakomodir semua honorer K2. Baik tenaga teknis, kesehatan, guru, dan penyuluh.
Bhimma mencontohkan honorer K2 di Dinas Pemadam Kebakaran. Pekerjaan mereka sangat berbahaya karena bertaruh nyawa. Terlambat datang ditmpukin dan digebuki warga. Kerja 24 jam honornya hanya Rp 500 ribu.
“Kalau tewas di lokasi kerja, enggak ada jaminan pensiun untuk keluarga yang ditinggalkan. Mestinya ini jadi pertimbangan pemerintah,” tandasnya. (*/amh)
