JAKARTA – Srikandi Partai Gerindra drg. Putih Sari terpilih sebagai Tokoh Perempuan Politik 2019 dalam Rakernas KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) yang diselenggarakan di Hotel Twin Plaza, Jakarta pada 28 – 30 November 2019. Selain Putih Sari, dalam acara ini, KPPI juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perempuan pejuang politik dari partai lainnya.
Penghargaan diberikan KPPI sebagai apresiasi atas kerja di bidang pendidikan politik, pemberdayaan perempuan, dan perbaikan kehidupan politik berbangsa dan bernegara yang telah dilakukan.
Atas penghargaan tersebut, Putih Sari sangat bersyukur. Baginya, hak asasi perempuan merupakan bagian dari Hak asasi manusia. Penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia.
“Dukungan masyarakat atas perjuangan perempuan harus terus ditingkatkan supaya tercapai kebijakan yang berkontribusi pada hak-hak perempuan, terutama kesetaraan gender” ucap anggota Komisi IX DPR RI ini.
Menurut Putih Sari, kehadiran perempuan di kancah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di DPR menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan kaum perempuan.
“Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang cukup memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan publik akan sulit dibendung,” ujar anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Lebih lanjut Putih Sari mengatakan belum semua masyarakat khususnya sesama kaum perempuan paham masalah politik, bahwa sebenarnya politik itu sarana perubahan suatu bangsa, untuk itu kedepan pendidikan politik untuk perempuan harus ditingkatkan.
“Melalui pendidikan politik akan menumbuhkan kesadaran terhadap hak-hak politik dan kewajiban sebagai warga negara, serta”perempuan sebagai agen perubahan,” ujar ibu dua anak ini.
Rakernas KPPI dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah. Ia menyampaikan bahwa tiada demokrasi sejati tanpa keterwakilan perempuan, pemilu dinamis dapat terwujud salah satunya karena peran perempuan.
“Kualitas pembangunan manusia yang menjadi konsentrasi pemerintah hari ini, dalam rangka memanfaat bonus demografi yang akan dihadapi bangsa Indonesia Tahun 2030. Perempuan menjadi salah satu peran penting dalam akselerasi sumber daya manusia yang potensial. Untuk itu KPPI harus terus berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan manusia Indonesia melalui terwujudnya keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen pada Tahun 2024,”terang dia.(*/taj)
