CIBITUNG, Tarumanegaranews.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kondisi Jembatan Cikarang Bekasi Laut (CBL) di Jalan KH Asmawi, Desa Kalijaya, Kecamatan Cibitung, yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, turun langsung meninjau lokasi pada Rabu (8/7/2026) untuk melihat kondisi jembatan sekaligus mengecek sejumlah titik longsor di sepanjang Jalur Cikarang–Bekasi Laut (CBL).
Peninjauan dilakukan bersama Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dwi Budi Wahyuningsih, serta unsur Forkopimda.
Dari hasil pengecekan di lapangan, pemerintah memastikan kondisi jembatan akan segera menjadi bagian dari penanganan infrastruktur yang telah diprogramkan pada tahun anggaran berjalan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kondisi yang terjadi, kami mengerti bahwa dengan kondisi jalan seperti ini membuat aktifitas warga terganggu” kata Plt Bupati Bekasi.
Namun demikian, Asep Surya Atmaja menegaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam dan senantiasa terus bekerja cepat agar perbaikan dapat segera dilakukan. Ia berharap agar semua warga dapat kembali beraktifitas dengan nyaman dan aman.
“Kami datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganannya. Perbaikan jalan maupun infrastruktur lainnya sudah menjadi bagian dari program pemerintah dan akan segera dilaksanakan sesuai tahapan yang berjalan,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah menyelesaikan proses penyesuaian harga satuan pekerjaan menyusul perubahan harga sejumlah material konstruksi, seperti semen, besi, dan pasir. Setelah proses tersebut selesai, pekerjaan perbaikan jalan dan infrastruktur akan segera dimulai.
Selain meninjau Jembatan CBL, rombongan juga mengecek empat titik longsor di Jalur CBL, yakni tiga titik di Desa Kertamukti dan satu titik di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung.
Penanganan awal telah dilakukan agar arus lalu lintas tetap dapat berjalan, sementara penyempurnaan akan dilakukan melalui pekerjaan lanjutan.
“Hasil pengecekan hari ini menjadi dasar percepatan penanganan di lapangan. Sejumlah titik yang membutuhkan perbaikan akan segera ditindaklanjuti agar mobilitas masyarakat semakin aman dan nyaman,” kata Asep.
Sementara itu, Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dwi Budi Wahyuningsih, menyampaikan bahwa penanganan infrastruktur di Kabupaten Bekasi telah direncanakan melalui APBD Murni Tahun Anggaran 2026 dan kini memasuki tahapan pelaksanaan.
“Seluruh pekerjaan telah direncanakan dan dialokasikan dalam APBD Murni 2026. Saat ini pemerintah daerah sedang menyelesaikan tahapan administrasi agar pelaksanaan pekerjaan dapat segera dimulai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menangani berbagai titik yang memerlukan perbaikan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Red/ta/Gus/Mnh)
