BANDUNG, Tarumanegaranews.id – Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja menegaskan komitmennya memprioritaskan layanan kesehatan gratis dan pembangunan infrastruktur setelah resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Salah satu target utamanya adalah memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Asep mengatakan, dirinya akan melanjutkan program pembangunan yang telah berjalan, termasuk visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Namun, sejumlah program akan difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama kesehatan dan infrastruktur.
“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujar Asep usai pelantikan di Bandung, Jumat (23/10/2026).
Sebagai seorang dokter, Asep menaruh perhatian khusus pada akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia menargetkan agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan pengobatan karena persoalan biaya, dengan mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan KIS.
“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” tegasnya.
Untuk merealisasikan target tersebut, Asep menyebut Pemkab Bekasi akan mempercepat upaya agar Kabupaten Bekasi kembali berstatus Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Dengan status tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses layanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan.
“Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS. Kemarin kita belum berstatus prioritas, sekarang saya akan berupaya agar bulan depan bisa menjadi prioritas,” katanya.
Asep menambahkan, kemudahan akses kesehatan harus dirasakan masyarakat hingga tingkat pelayanan terdekat, termasuk puskesmas dan klinik. Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat aktif agar warga dapat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Semua masyarakat Kabupaten Bekasi yang sakit harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Mereka datang ke puskesmas ataupun klinik terdekat harus bisa dilayani. Karena itu, KIS atau BPJS-nya harus kita aktifkan terlebih dahulu agar masyarakat bisa berobat,” ungkapnya.
Selain kesehatan dan infrastruktur, Asep juga menyoroti pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam melakukan penataan wilayah, termasuk penertiban bangunan liar (bangli). Menurutnya, langkah penertiban harus dibarengi komunikasi dan pemahaman masyarakat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan sosial baru.
“Bupati harus berani, tetapi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat juga harus bersama-sama memahami. Selama ini saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kalau sudah diajak bicara dengan baik tetapi tidak mau, tentu penertiban harus dilakukan,” jelasnya.
Meski demikian, Asep menegaskan penertiban tidak boleh mengabaikan kondisi warga yang terdampak. Pemerintah, kata dia, perlu mengedepankan negosiasi dan pendekatan manusiawi agar penataan wilayah tetap berjalan tanpa mengesampingkan persoalan sosial masyarakat.
“Saya juga tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Ketika hujan mereka kehujanan, ketika lapar mereka kelaparan, itu juga menjadi beban pemerintah. Karena itu, saya akan bernegosiasi dengan masyarakat agar ada kesepahaman sebelum penertiban dilakukan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut baik pelantikan Asep sebagai Bupati Bekasi definitif. Ia berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan baik sehingga berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.
“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan Dr. Asep yang mendapatkan amanah untuk memimpin Bekasi pada sisa masa jabatan ini diberikan kesehatan dan kemampuan, serta bisa menyukseskan visi pembangunan yang kita lanjutkan,” kata Ade Sukron.
Ade menilai berbagai masukan Gubernur Jawa Barat dalam pelantikan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat perencanaan dan konsolidasi pembangunan. Ia menekankan pentingnya menentukan prioritas secara terukur agar kebutuhan dasar masyarakat dapat ditangani secara optimal.
“Masukan-masukan tadi menjadi refleksi dan catatan bagi Dr. Asep untuk evaluasi ke depan. Perencanaan menjadi penting, dan fokus pembangunan perlu dikonsolidasikan, terutama penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Bekasi, lanjut Ade, mendukung penguatan pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai masih membutuhkan perhatian. Ia berharap arahan gubernur dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara kepala daerah dan perangkat daerah terkait agar program pembangunan lebih terarah.
“Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kita perlu fokus pada infrastruktur dasar. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur. Nantinya, kami akan meminta agar catatan-catatan tersebut disinkronkan dan didetailkan secara teknis bersama dinas terkait sehingga menjadi prioritas pembangunan,” tandasnya. (Amh/Ags/Mnh)
