BEKASI, Tarumanegaranews.id – Pemerintah Desa Bojongmangu menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas rencana pembangunan tahun anggaran 2026. Kegiatan Musdes dilaksanakan di aula desa, pada Kamis (24/7/2025).
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojongmangu, Ranto, menyampaikan bahwa setiap kegiatan pembangunan sarana fisik dan umum dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui Musyawarah Dusun (Musdus) sebelum dilanjutkan ke Musdes.
Dalam Musdes tersebut, hadir perwakilan dari masing-masing dusun, yaitu Dusun 1 sebanyak 20 orang, Dusun 2 sebanyak 18 orang, dan Dusun 3 sebanyak 22 orang. Ranto menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif warga dalam proses perencanaan pembangunan desa.
“Insya Allah tahun depan aula desa akan dibangun. Hasil pembangunan yang sudah terealisasi tinggal dimanfaatkan. Usulan dari Musdus yang masuk ke Musdes akan dimasukkan ke dalam APBDes, dengan sumber dana dari APBD kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat,” kata Ranto.
Ia juga mengingatkan agar usulan pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur jalan, namun juga mencakup sektor ketahanan pangan, UMKM, pertanian, dan pendidikan.
Sementara itu, Kepala Desa Bojongmangu, Ibut Jari, menjelaskan bahwa pembangunan tahap satu untuk tahun anggaran 2025 sudah terealisasi dari Januari hingga Juni, termasuk pembangunan penurapan dan posyandu.
“Alhamdulillah, pembangunan posyandu sesuai dengan usulan bisa direalisasikan karena sangat dibutuhkan masyarakat dalam bidang kesehatan. Kita kedepankan yang prioritas,” ujar Ibut.
Ia menambahkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan berasal dari empat sumber utama, yaitu Dana Desa (DD), Dana Alokasi Desa (DAD), Bantuan Provinsi (Banprov), dan Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes yang diperoleh dari sewa lahan Tanah Kas Desa (TKD) oleh perusahaan, mencapai Rp83 juta per tahun, dan salah satunya dialokasikan untuk pembangunan masjid dua lantai.
Untuk tahun anggaran 2025, sebanyak 16 titik kegiatan pembangunan fisik didanai melalui APBD Kabupaten Bekasi, dan sudah selesai dikerjakan. Selain itu, dua lembaga desa—BUMDes dan Koperasi Merah Putih—menunggu regulasi terkait penganggaran, apakah dari Dana Desa atau langsung dari pemerintah pusat.
Sementara itu Kasi Trantib Kecamatan Bojongmangu, Agus Salim, yang hadir sebagai Tim Monitoring Musdes, menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme peserta. Ia menegaskan pentingnya Musdes sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
“Usulan dari Musdus dan Musdes harus mengacu pada RPJMDes agar tidak menyimpang dari program jangka menengah kepala desa. Perencanaan juga harus melihat potensi desa dan memprioritaskan ketahanan pangan serta anggaran kebencanaan,” ujar Agus.
Ia menambahkan bahwa potensi desa seperti UMKM, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan perlu dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
