JAKARTA – Pemerintah akan mengumumkan rekrutmen PPPK dari honorer K2 (kategori dua) pada 8 Februari. Pengumuman berlangsung hingga 16 Februari. Selanjutnya, pendaftaran dibuka 10 Februari.
Namun, rekrutmen PPPK dari honorer K2 ini menuai kritik. Ketua Umum Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, dalam rekrutmen PPPK tidak murni untuk mereka.
Sebab, ada honorer non-kategori masuk, yaitu penyuluh pertanian hasil MoU Kementan dengan pemda. Mereka diangkat di atas 2005.
“Saya heran, katanya mau cari solusi buat honorer K2. Eh, sekarang bukan hanya K2 saja yang dikasih formasi. Penyuluh pertanian yang bukan K2 juga direkrut. Dan, kembali lagi K2 diadu dengan yang bukan K2. Tentu saja ini membuat formasi honorer K2 jadi kecil,” tutur Titi kepada JPNN, Kamis (6/2).
Mestinya kata Titi, pemerintah mengisi dengan honorer K2 tenaga teknis lainnya. Bukannya dengan honorer non-kategori. Ini untuk memenuhi unsur keadilan serta janji pemerintah.
“Kenapa ya jatah honorer K2 selalu diambil formasi lain. Mereka menempel di aturan yang diperuntukkan bagi honorer K2,” kritiknya.
Tahun ini pemerintah akan merekrut 75 ribu PPPK tahap pertama dari honorer K2 (tenaga pendidik, kesehatan, penyuluh pertanian). Selain itu pemerintah juga mengangkat penyuluh pertanian di luar honorer K2.
Titi berpendapat, pemerintah sudah memicu masalah baru. Sebab, tenaga teknis yang mestinya juga diangkat tidak diakomodir demi mengangkat penyuluh pertanian non K2.
“Di mana letak keadilan negara ini. Pemerintah sudah zalim kepada honorer K2. Jatah kami terus diambil dan akhirnya banyak yang statusnya tidak jelas,” tandasnya. (*/amh)
