BEKASI – Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad mendesak Kementerian Perindustrian menggenjot industri dalam negeri dalam produksi alat pelindung diri (APD) yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya dalam kondisi seperti sekarang ini industri harus berpihak untuk kepentingan masyarakat.
“Jangan jadikan wabah covid-19 ini sebagai kesempatan bagi pelaku usaha besar untuk mengambil kesempatan dengan mencari untung sebesar besarnya,” ujarnya kepada awak media pada Rabu (08/04/2020).
Dikatakannya Kemenperin dituntut bukan hanya mendorong kapasitas APD dalam skala besar dan mudah didapat masyarakat tetapi juga berkoordinasi dengan kementerian lain untuk mengontrol harga jualnya sehingga terjangkau oleh masyarakat. Bahkan kontrol ketat harus dilakukan untuk mengembalikan harga-harga barang menjadi normal.
“Negara harus hadir dalam kondisi darurat seperti sekarang, rakyat butuh butuh perlindungan serta kebijakan yang pro rakyat, bukan malah sebaliknya. Saya minta pemerintah kontrol harga jual jangan diatur pasar atau pemain besar, ”tambahnya.
Politisi PAN ini juga meminta Kemenperin agar mendorong industi juga untuk memproduksi alat bantu pernapasan atau ventilator di dalam negeri. Hal itu lantaran beberapa negara yang memproduksi ventilator dan APD saat ini sedang menahan ekspor untuk memenuhi kebutuhan di negaranya.
“ Mulai sekarang industri kita harus bangkit dengan kondisi sulit seperti sekarang dengan konsep mandiri dan berdikari . Hikmahnya adalah kita bisa merubah arah kebijakan industri dalam negeri kita untuk lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Kita tidak tahu tantangan kedepan seperti apa tapi sebagai bangsa kita harus siap,”imbuhnya.
Selain itu disampaikannya penguatan industri farmasi adalah mutlak harus dilakukan dengan mengandalkan sumberdaya alam sendiri dengan membangun industri obat herbal dan obat-obatan dalam negeri dengan memberikan stimulus-stimulus.
“Stimulus ekonomi pemerintah yang diterapkan presiden juga harus membantu pengusaha agar tidak terjadi PHK kepada buruh justru harus memberikan THR dalam kondisi yang sulit sperti sekarang ini. Jadi stimulus itu bukan anya dinikmati oleh pengusaha besar tapi berdampak juga terhadap UKM. Saatnya sekarang haluan dan kebijakan negara hanya berorentasi pada kepentingan dan penyelamatan rakyat,” terang legislator dapil Jawa Barat VII itu. (amh)
