Oleh : Hamdani S.Pd, MM (*)
Saya tertarik dengan tulisan yang dimuat salah satu media online Bandung, dengan judul “Gerakan Pilih Guru”, Gerakan Politik Keberpihakan. Banyak komentar dari tulisan tersebut karena memang tulisan tersebut di share di WhatsAAp Group yang anggotanya adalah mereka yang peduli dan konsen terhadap peningkatan martabat guru/maha guru, ternyata komentar-komentarnya hampir seluruhnya mendukung pernyataan yang ada ditulisan tersebut.
Dikatakan dalam tulisan tersebut, dalam rangka memposisikan guru/maha guru di eksekutif dan legislatif maka perlu adanya sebuah Gerakan yang dapat mendorong para guru/maha guru memiliki pilihan untuk memposisikan di kedua posisi tersebut.
Guru/maha guru adalah insan yang secara akademik memiliki Pendidikan di atas rata-rata, sehingga kwalitas intelektual dan sikapnya pasti juga di atas rata-rata, profesi guru/maha guru mensyaratkan Pendidikannya harus serendah-rendahnya S1 bahkan sampai dengan S3, ini adalah sebuah modal buat menempatkan mereka pada posisi di dunia perpolitikan karena sumber daya manusianya sudah dianggap di atas rata-rata.
Dari beberapa peristiwa atau masalah yang berkaitan dengan kepentingan guru/maha guru ternyata banyak diselesaikan melalui jalur politik, lantas apakah kita hanya terus-terusan jadi pihak yang hanya dimintai keterangannya atau pendapatnya saja di meja politik sedangkan potensi untuk menjadikan kader-kader terbaik yang berasal dari guru/maha guru terbuka lebar di depan kita.
Guru/maha guru jangan hanya jadi penonton, guru/maha guru jangan hanya jadi teman curhatnya para politikus atau sebaliknya politikus hanya jadi teman curhatnya para guru/maha guru, kita jangan jadi “pengemis kebijakan” tapi kita harus jadi bagian “pengambil kebijakan”. Itu semua bisa kita lakukan jika ada kader terbaik yang berasal dari guru / maha guru yang duduk di eksekutif atau legislatif.
PGRI adalah (bukan) Partai Guru Republik Indonesia tetapi Persatuan Guru Republik Indonesia merupakan organisasi besar dan masyhur yang menaungi para guru dalam memperjuangkan martabat dan kesejahteraanya sejak 76 tahun yang lalu.
Banyak sudah yang diperjuangkan oleh PGRI untuk kepentingan martabat dan kesejahteraan guru/maha guru sekalipun perjuangannya harus “berdarah-darah” karena harus mampu menembus “tembok politik” yang sarat dengan syarat negoisasi.
Jumlah GTK menurut jabatan Kemendikbudristek tercatat 3.357.935 orang (catatan per-Januari 2022) dan data Kemendikbudristek juga melaporkan mayoritas GTK adalah generasi millennial yang jumlahnya hampir mencapai 30% ini adalah modal buat dijadikan sebagai “mesin organisasi” yang akan menggerakan geliat perpolitikan untuk guru. Jika jumlah tersebut solid dan loyal kepada profesi guru /maha guru saya berkeyakinan bahwa untuk berkiprah di Pileg dan Pilkada bukan hal sulit.
Kita merindukan jabatan Menteri Pendidikan (atau ada tambahan penyebutan lain kementrian) dipegang oleh kader terbaik dari PGRI, mengapa itu tidak pernah terjadi, karena jabatan menteri adalah turunan dari jabatan politik dan kita tidak memiliki kader-kader terbaik di meja politik yang bisa menjadi “pembisik” bahwa di PGRI ada kader terbaik dan mumpuni untuk memimpin sekelas kementrian agar bisa diusulkan oleh Presiden, sekalipun kita tahu bahwa itu semua adalah hak prerogratif presiden, tetapi mestinya kita bisa ambil peluang itu.
Dengan semua kekuatan PGRI kita bisa jadikan ini sebagai modal untuk bisa menempatkan kader-kader terbaik yang ada di PGRI agar bisa berkiprah di Lembaga eksekuti dan legislatif dari level pusat sampai level daerah. Bapak Sulistyo (Alm) pernah mengatakan bahwa dari jumlah guru se-Indonesia sekitar 95% nya adalah anggota PGRI, dengan jumlah anggota yang besar tersebut bisa dijadikan sebagai bahan negoisasi berpolitik, apalagi hanya untuk satu kursi kementrian Pendidikan.
Seperti Nu dan Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar di Indonesia selalu mampu menempatkan kader terbaiknya di pemerintahan karena berpolitik, dan dari tiga organisasi besar di Indonesia salah satunya adalah PGRI, saya yakin PGRI mampu sekalipun bukan sebagai partai politik.
Kita tahu yel-yel yang selalu diperdengarkan setiap kali ada kegiatan, selalu bergema : ‘Solidaritas…yes”. Yel-yel ini bisa kita jadikan untuk menggalang soliditas dan solidaritas di daerah-daerah. Dan untuk di daerah-daerah saatnya memiliki pemikiran dan semangat yang sama untuk memberdayakan kader-kader terbaiknya agar bisa berkiprah di dunia politik yang akan mewakili suara guru di daerah-daerah.
Apalagi guru yang jelas setiap harinya bekerja yang dihadapi adalah manusia, dan pekerjaan guru bekerja banyak bersentuhan dengan “rohani” anak manusia, sehingga ini sangat memudahkan buat menanamkan pemahaman dalam arti “balas jasa” karena sudah dididik dan diajarkan dengan memilih gurunya atau memilih ajakan gurunya.
Menjadikan PGRI sebagai mesin organisasi untuk menghantarkan kader-kader terbaiknya di eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun di daerah, tentunya sangat beresiko karena Sebagian besar aggotanya adalah ASN, di mana kita tahu para ASN sangat dilarang berpolitik sesuai dengan PP No.94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Namun hal tersebut jangan kita jadikan sebagai halangan dalam semangat kita untuk tetap bisa menghantarkan kader-kader terbaik PGRI untuk mampu berlaga di eksekutif dan legislatif. Kader-kader terbaik PGRI yang masih belum berstatus ASN dan kader-kader terbaik PGRI yang sudah memasuki masa purna bhakti adalah sebagai solusinya agar PGRI masih tetap bisa berkiprah.
Tahun 2024 saatnya Guru semakin mulia, guru semakin bermartabat dan guru semakin sejahtera. Kita buang semua perbedaan cara berfikir,kita satukan agar kita berfikir sama, bahwa saatnya guru/maha guru yang berasal dari “abituren PGRI” bisa mewarnai keputusan-keputusan politik bukan sebagai yang didengar pendapatnya, tetapi orang yang meminta pendapat untuk memutuskan sebuah kebijakan/ regulasi. (*)
(*) Sekretaris PGRI Kabupaten Bekasi
