BEKASI, Tarumanegaranews.id – Pemerintah Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Pasalnya, pada tahun anggaran 2026 tidak ada satu pun pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang direalisasikan di wilayah Desa Cibatu.
Kepala Desa Cibatu, H Ranta, mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan sebanyak 25 titik pembangunan infrastruktur melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2025. Namun, seluruh usulan tersebut tidak terealisasi.
“Saya bingung. Padahal kami sudah mengusulkan pembangunan. Tapi faktanya, di tahun ini tidak ada satu pun pembangunan infrastruktur dari APBD 2026 di Desa Cibatu. Desa lain dapat, kami tidak. Ini kan tidak etis,” ujar Ranta saat dikonfirmasi, Rabu (4/2/2026).
Ranta menegaskan, Pemerintah Desa Cibatu akan terus berupaya agar tetap ada pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD 2026. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melayangkan surat ke pihak kecamatan agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti ke pemerintah daerah.
“Kami selalu mengusulkan dan responsif dalam perencanaan pembangunan. Kalau tidak mengusulkan mungkin wajar, tapi ini ada 25 titik yang kami ajukan,” katanya.
Sementara itu, Camat Cikarang Selatan, Muhammad Said, menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah melaporkan persoalan tersebut kepada Asisten Daerah (Asda) II, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Bekasi.
“Kami masih melakukan upaya. Saya juga sudah menyampaikan ke Asda II, Bappeda, dan Kabag Pembangunan agar paling tidak ada pembangunan yang bisa direalisasikan di wilayah Desa Cibatu,” papar Said.
Selain persoalan infrastruktur desa, Said juga menyoroti belum terealisasinya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 6 Cikarang Selatan. Sekolah tersebut direncanakan dibangun di atas lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) milik PT ISPI Group yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
“Sekolah itu sudah dua tahun menerima siswa baru, tetapi belum memiliki gedung sendiri. Saat ini kegiatan belajar mengajar masih menumpang di salah satu SMP negeri di Cikarang Selatan,” ungkapnya.
Said menambahkan, pada tahun anggaran 2026, pembangunan di wilayah Cikarang Selatan baru terealisasi untuk renovasi total SMP Negeri 3 Cikarang Selatan. Renovasi tersebut dilakukan karena tiga ruang kelas mengalami kerusakan parah akibat atap bangunan yang roboh.
“Itu memang sudah lama diusulkan dan ruang kelasnya juga sudah lama dikosongkan,” terangnya.
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa tidak terealisasinya sejumlah usulan pembangunan infrastruktur tahun ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pergeseran anggaran di sejumlah sektor.
“Namun kami masih berharap, jika nanti terdapat kelebihan anggaran, wilayah kami bisa menjadi prioritas. Termasuk usulan pembangunan water pond di Perumahan Villa 2, Desa Sukasejati, yang rawan banjir,” harapnya.
Reporter : Agus/Manah
