CIKARANG SELATAN, Tarumanegara news.id – BPJS Kesehatan Cabang Cikarang terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta komitmen Donasi JKN dalam skema Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Kolektif Tahun 2026 yang digelar di Jalan KH. Raden Ma’mun Nawawi No. 90, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Senin (15/6/2026).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Erwin Fadillah, mengatakan terdapat tiga fokus utama dalam kerja sama yang dilaksanakan, yakni penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih, optimalisasi program Donasi JKN, dan perluasan perlindungan JKN bagi relawan maupun pekerja yang terlibat dalam operasional SPPG.
“Hari ini ada tiga fokus penandatanganan yang kita lakukan. Pertama, memaksimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sedang diuji coba di Desa Sukaresmi. Kedua, penandatanganan terkait program donasi yang melibatkan seluruh institusi dalam ekosistem JKN. Ketiga, memaksimalkan perlindungan JKN bagi relawan dan pekerja di SPPG,” ujar Erwin.
Menurutnya, program Donasi JKN merupakan bentuk kolaborasi yang melibatkan badan usaha dan berbagai pihak yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem JKN. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki perlindungan kesehatan karena keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah maupun kondisi ekonomi keluarga.
“Kami menarik seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem JKN untuk ikut berperan dalam pembiayaan dan pengumpulan iuran secara gotong royong. Harapannya, masyarakat yang belum terjangkau bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetap dapat memperoleh akses jaminan kesehatan,” katanya.
Erwin menjelaskan, perlindungan bagi relawan dan pekerja SPPG juga menjadi perhatian khusus BPJS Kesehatan. Seluruh tenaga yang bekerja di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) didorong untuk menjadi peserta aktif JKN agar memperoleh perlindungan kesehatan secara menyeluruh.
“Kami ingin memastikan seluruh relawan yang bekerja di dapur SPPG sudah terjamin dalam Program JKN. Selain itu, melalui program donasi yang diinisiasi oleh yayasan maupun pengelola dapur, kami berharap semakin banyak masyarakat yang dapat dibantu kepesertaannya,” ujarnya.
Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung keberhasilan program Donasi JKN. Saat ini terdapat sekitar 8.000 badan usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi.
“Kami tidak berbicara soal target semata, tetapi melihat potensi yang ada. Prioritas kami saat ini adalah badan usaha menengah dan besar. Setelah itu, program ini akan diperluas ke seluruh wilayah Kabupaten Bekasi agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan perlindungan kesehatan,” ungkapnya.
Erwin menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan berperan sebagai pusat layanan dan fasilitator pembayaran kepesertaan JKN. BPJS Kesehatan juga telah memperoleh dukungan dari sektor perbankan untuk memperkuat sistem pembayaran di tingkat desa.
“Alhamdulillah saat ini kami sudah mendapat dukungan dari BNI untuk membantu penyediaan sarana pembayaran yang nantinya ditempatkan di Koperasi Desa Merah Putih sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan,” jelasnya.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bekasi telah mencapai sekitar 99 persen. Meski demikian, masih terdapat sekitar 30 ribu warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN serta ratusan ribu peserta yang status kepesertaannya belum aktif.
“Masih ada sekitar 30 ribu warga yang belum tersentuh Program JKN. Selain itu, terdapat sekitar 600 ribu peserta yang perlu diaktifkan kembali. Program donasi ini menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk memperluas perlindungan kesehatan tanpa membebani APBN maupun APBD,” tutur Erwin.
Ia mengajak seluruh perusahaan dan pelaku usaha di Kabupaten Bekasi untuk mengambil peran aktif dalam mendukung keberlangsungan Program JKN sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.
“Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, sudah seharusnya perusahaan ikut memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Saatnya kita beraksi nyata dan bersama-sama memastikan masyarakat Kabupaten Bekasi memperoleh jaminan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Cikarang Selatan, Muhammad Said, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPJS Kesehatan yang menggandeng Koperasi Desa Merah Putih, SPPG, rumah sakit, serta sejumlah perusahaan dalam upaya memperluas kepesertaan JKN.
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat perlindungan sosial masyarakat melalui keterlibatan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan.
“Tujuan dari penandatanganan kerja sama ini adalah mendorong para pelaku usaha untuk menjadi donatur dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan agar mereka memiliki jaminan kesehatan,” ujar Muhammad Said.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Cikarang Selatan memiliki semangat yang sama dengan BPJS Kesehatan dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
“Kami terus mendorong seluruh pelaku usaha agar dapat menjadi dermawan bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan ekonomi. Dengan kolaborasi ini, masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan,” katanya.
Muhammad Said juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendorong sekitar 20 yayasan dan pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Cikarang Selatan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada para relawan dan pekerja yang terlibat.
“Kami berharap para pemilik yayasan dan dapur MBG tidak hanya memberikan penghasilan kepada para pekerja dan relawan, tetapi juga memberikan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, kontribusi dunia usaha dapat diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun bantuan kemanusiaan yang secara langsung menyasar masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran pemerintah tentu tidak akan cukup. Karena itu kami berharap para pelaku usaha di Kabupaten Bekasi ikut membantu pemerintah dan berkontribusi meringankan beban masyarakat yang belum mampu sehingga jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaannya dapat terjamin,” pungkasnya. (ta)
