CIKARANG PUSAT, Tarumanegaranews.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui optimalisasi Program Donasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan ini digelar di Gedung Wibawa Mukti, Jumat (19/06/2026), sebagai upaya memperluas kepesertaan sekaligus menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui keterlibatan dunia usaha.
Program ini melibatkan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, serta dunia usaha di Kabupaten Bekasi yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam skema pembiayaan kepesertaan JKN secara gotong royong.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menegaskan bahwa kolaborasi tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional di tengah dinamika fiskal daerah.
“Ini adalah kolaborasi antara pemerintah, BPJS, dan dunia usaha. Dalam rangka efisiensi anggaran, kami terus mendorong sinergi ini agar pembiayaan JKN dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” ujar Sekda Endin Samsudin.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat penyesuaian pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya ditanggung melalui APBD, namun sebagian telah dialihkan ke APBN sebagai bagian dari penyesuaian fiskal. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan skema kolaboratif melalui partisipasi dunia usaha.
Menurutnya, Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar dengan sekitar 8.000 perusahaan terdaftar, termasuk sekitar 2.500 perusahaan kategori menengah hingga besar, yang diharapkan dapat berpartisipasi secara sukarela dalam program donasi JKN.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Erwin Fadillah, menyampaikan bahwa Program Donasi JKN lahir dari upaya menjaga keberlanjutan kepesertaan JKN melalui kolaborasi lintas sektor di tengah penyesuaian kemampuan fiskal daerah.
“Program Donasi JKN ini lahir dari kebutuhan masyarakat. Kondisi fiskal daerah yang terdampak membuat kita perlu mencari solusi bersama agar program JKN tetap berjalan optimal melalui kolaborasi lintas sektor. Ini bukan program baru, tetapi optimalisasi dari potensi yang sudah ada,” ujar Erwin Fadillah.
Ia menambahkan, saat ini telah terdapat sekitar 28 badan usaha yang menandatangani kerja sama dalam program tersebut. Skema yang ditawarkan bersifat gotong royong, di mana perusahaan dapat menanggung minimal 10 KK (Kartu Keluarga) atau 100 peserta dengan iuran sekitar Rp 35 ribu per peserta per bulan, atau sekitar Rp 42 juta per tahun untuk 100 peserta.
Selain memberikan dampak sosial, program ini juga dinilai memiliki nilai kebermanfaatan bagi perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR), sekaligus meningkatkan citra dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat.
“Manfaat yang diterima masyarakat jauh lebih besar dibandingkan kontribusi yang diberikan. Satu tindakan medis seperti operasi jantung bisa mencapai ratusan juta rupiah, sementara kontribusi perusahaan jauh lebih kecil namun berdampak luas bagi keberlanjutan jaminan kesehatan,” tambahnya.
Reporter : ta/ags/mnh
