BEKASI, Tarumanegaranews.id — Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, asal-usul program maupun anggaran proyek ini masih belum jelas dan tidak transparan.
Pantauan awak media pada Minggu 31 Agustus 2025 menunjukkan pengerjaan tengah dilakukan di beberapa rumah warga, di antaranya di Kampung Lewih Malang RT 05/03 dan Kampung Tegal Panjang RT 001/01.
Di RT 05/03, terlihat seorang pekerja memasang batu bata pada septik tank, sementara yang lain menyiapkan adukan semen.
Salah satu pekerja menyarankan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada Ketua RT setempat, Kosasih. Namun, saat didatangi, Kosasih tidak berada di rumah.
Sementara itu, di rumah Ibu Manah di Kampung Tegal Panjang RT 001/01, progres pembangunan sudah mencapai sekitar 80 persen. Bangunan MCK dan septik tank sudah berdiri rapi, dengan fasilitas MCK berada di dalam rumah.
Ketua RT Kosasih, saat dihubungi Senin 01 September 2025, menjelaskan pihaknya masih melakukan pengecekan di sejumlah titik.
“Mohon maaf, bukan bermaksud menghindar. Karena progres pembangunan baru berjalan, kami perlu memastikan material dan kebutuhan pekerja terpenuhi. Untuk pengontrolan media, kami siap mendampingi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan SPALD-S merupakan program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang disalurkan melalui pemerintah daerah, dengan jumlah total 15 unit di Desa Wibawamulya.
“Kami sebagai RT siap menyalurkan kebijakan program pemerintah, salah satunya bantuan SPALD-S bagi warga yang membutuhkan. Jika diperlukan, kami pun siap mendampingi proses pengawasan,” tambahnya.
Namun, sehari kemudian, Selasa 02 September 2025 saat kembali dihubungi melalui telepon dan WhatsApp, Kosasih tidak merespons.
Kerancuan semakin muncul setelah Kepala Desa Wibawamulya sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan SPALD-S merupakan aspirasi dewan, sementara Kosasih menegaskan proyek berasal dari Kemenkes.
Selain itu, proyek ini juga diduga tidak transparan. Hingga kini, di lokasi pembangunan tidak ditemukan adanya papan informasi proyek (KIP) yang seharusnya menjadi syarat keterbukaan penggunaan anggaran. (Manah/Agus)
