Kecamatan Cikarang Pusat Dapatkan Rp13 Miliar untuk Pembangunan dari APBD Kabupaten Bekasi 2026

PEMERINTAHANDIBACA : 564 KALI
Tarumanegaranews.id : Plt Camat Cikarang Pusat Khaerul Hamid saat sambutan di acara Musrenbang kecamatan tahun 2026

BEKASI, Tarumanegaranews.id – Kecamatan Cikarang Pusat mendapatkan alokasi anggaran lebih dari Rp13 miliar untuk kegiatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Plt Camat Cikarang Pusat, Khaerul Hamid, dalam sambutannya pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, Selasa (10/2/2026).

Menurut Hamid, berdasarkan draf perencanaan dari Bappeda Kabupaten Bekasi, anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan di wilayah Cikarang Pusat. Namun demikian, terdapat satu desa yang belum mendapatkan alokasi kegiatan pembangunan dari pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026.

“Untuk desa yang belum tercover pembangunan, kami mencoba memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR). Beberapa pihak yang sudah kami komunikasikan antara lain Yayasan Bunda Suci dan Yayasan Indonesia Bersatu, agar bisa membantu pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut,” ujar Hamid.

Selain membahas pembangunan, Hamid juga menyoroti permasalahan banjir tahunan yang kerap melanda Desa Pasirranji dan Desa Pasir Tanjung.

Ia menjelaskan, banjir di Kampung Parung Lesang, Desa Pasirranji, dapat berlangsung selama tiga hingga lima hari. Kondisi tersebut disebabkan letak wilayah yang berada di cekungan aliran Kali Cibeet, tepatnya di area setelah kolong jembatan tol.

“Wilayah itu memang seperti kantong air. Setiap tahun pasti banjir,” katanya.

Hamid menambahkan, pemerintah kecamatan sangat membutuhkan tempat penampungan atau evakuasi warga saat banjir terjadi. Upaya relokasi sebenarnya pernah dilakukan, namun sebagian besar warga menolak karena sudah merasa nyaman tinggal di lokasi tersebut. Selain itu, banyak bangunan warga yang sudah permanen dan layak huni.

“Di lokasi tersebut sebenarnya ada lahan fasilitas sosial yang diperuntukkan sebagai TPU. Di sana juga terdapat pendopo, tetapi kondisinya sudah sangat tidak layak atap bocor dan kamar mandi rusak,” jelasnya.

Ke depan, kata Hamid, pembangunan atau rehabilitasi tempat penampungan warga akan dimasukkan dalam skala prioritas kecamatan, mengingat banjir di wilayah tersebut sudah menjadi kejadian rutin setiap tahun. Data terakhir mencatat sekitar 200 hingga 250 kepala keluarga terdampak banjir di Desa Pasirranji.

Hal serupa juga terjadi di Desa Pasir Tanjung, di mana warga terdampak banjir masih menggunakan fasilitas sekolah dasar sebagai tempat pengungsian sementara.

“Dua titik ini setiap tahun selalu terdampak banjir, sehingga memang sangat dibutuhkan lokasi penampungan yang layak dan permanen,” pungkasnya.

Reporter : Agus/Manah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *